BENGKEL KERJA LAPAS KLAS I MEDAN

LAPAS FOTO

PROFIL BENGKEL KERJA BANGKIT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN
I. Latar Belakang
        Didalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
      – Pembinaan dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
      – Pembinaan kemandirian dilaksanakan dalam bentuk bimbingan kerja dan latihan kerja.
       – Pembinaan kemandirian ini bertujuan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan yang memiliki keterampilan sehingga ketika warga binaan kembali ketengah-tengah masyarakat, warga binaan telah memiliki modal pengetahuan dan keterampilan
II. DASAR HUKUM
1.Standar Internasional
Standar Minimum Rules for The Treatment of The Prisioner (SMR)
2. Undang-undang
Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
  •  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1997 Tentang Syarat dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
  • Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR-0703 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
  • Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK-03-01 Tahun 1989 Tentang Tata Laksana Pengelolaan dan Pengadministrasian Bengkel Kerja
  • Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990  Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan
  • Kesepakatan bersama antara Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya manusia Departemen Pekerjaan Umum dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 436/SPIA/KK/2009, dan No. PAS-HM.03.01–31 Tentang Peningkatan Keterampilan Narapidana dibidang jasa konstruksi
  • Kesepakatan bersama antara Direktur    Jenderal Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan R.I dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM No. 2775/DPB.5/HK.150.D5/VI/2006, dan No. E.UM.06.07-97 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Kegiatan Budidaya Perikanan.
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal  8 Juli 2010 Nomor PAS.PK.01.08.04-51 Tentang Peningkatan Pembinaan Kemandirian  terhadap upah kerja WBP
III. Maksud dan Tujuan
Maksud sebagai alat kendali dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan dan pembimbingan didalam pembinaan kemandirian selama 1 tahun kedepan serta untuk peningkatan keberhasilan pencapaian sasaran dalam pelaksanaannya.
Tujuan untuk :
1.  mempersiapkan warga binaan yang berada di  Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, saat kembali ke masyarakat/keluarganya sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja.
2. Membentuk warga binaan menjadi anggota masyarakat yang baik, berguna, proaktif dan siap mandiri setelah selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.
3.  Melaksanakan Sistem Pemasyarakatan secara efisien dan efektif melalui pemantauan dan pengawasan di bidang kegiatan kerja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s